Krisis Global dan Dunia Baru

Sejak krisis finansial yang berujung pada krisis ekonomi global menjadi wacana dan perhatian khusus dari hampir seluruh elemen masyarakat, baik di tingkat global, nasional maupun lokal. Sarekat Hijau Indonesia menyadari bahwa krisis ini merupakan sebuah konsekuensi atas pilihan-pilihan sistem ekonomi yang didasarkan pada fundamen utama di sektor finansial. Krisis ekonomi global semakin menunjukkan kegagalan sebuah ideologi dunia, yang bertumpu pada pertumbuhan ekonomi dengan sistem kapitalisme sebagai agamanya.

Krisis yang terjadi saat ini bukanlah krisis yang baru di dunia. Peristiwa krisis ekonomi selalu berulang dengan pelaku, yang bisa berbeda dengan watak yang sama, dan selalu ditangani dengan resep yang sama dan hanya berpihak pada kelompok yang memiliki kekuasaan, baik secara ekonomi maupun secara politik, serta selalu mengorbankan kelas yang paling rendah. Siklus krisis ekonomi global ini pada akhirnya tidak pernah menemukan jalan keluar terbaik bagi kebanyakan penduduk dunia.

Dalam konteks Indonesia, krisis global yang terjadi semakin mengancam negeri ini, karena pilihan ekonomi bangsa ini juga mengikuti ideologi ekonomi dunia yang rentan terhadap krisis. Demikian juga dengan pilihan-pilihan solusi yang dipilih oleh Indonesia untuk merespon krisis ini, tidak lebih mengikuti aliran kapital yang sama. Dana talangan yang dianggarkan oleh pemerintah, hanya 10 persen yang ditujukan bagi sektor riil, selebihnya diperuntukkan bagi penyelamatan di sektor finansial yang justru menjadi sumber krisis ekonomi dunia yang bersandar pada ketamakan sebagai logika dasar dari sistem ekonomi ini yang didorong akumulasi keuntungan sebesar mungkin dengan biaya semurah mungkin (bahan baku, tenaga kerja murah, modal keuangan, biaya pengelolaan limbah/lingkungan hidup), dan bertumpu pada produksi kotor antara lain industri ekstraktif dengan mengabaikan keberlanjutan sumber-sumber kehidupan rakyat.

Indonesia yang selalu mengejar kenaikan angka pertumbuhan, mendorong menguatnya kerapuhan ekonomi dan sistem pertahanan kehidupan di tingkat komunitas. Kekayaan alam Indonesia telah dikuasai oleh sekelompok kecil korporasi dengan berhasilnya kelompok pemodal yang bergumul dengan penguasa dalam melahirkan kebijakan-kebijakan negara yang mengarah pada sebuah penguasaan skala luas untuk kepentingan kelompoknya dan meminggirkan hak-hak komunal rakyat Indonesia. 85 persen sumber minyak bumi dan gas alam Indonesia telah dikuasai oleh korporasi asing, lahan-lahan produktif rakyat telah berganti dengan hamparan perkebunan besar dan lubang-lubang tambang, pesisir dan laut Indonesia telah pula dikapling-kapling, hingga semakin menyempitnya ruang berkehidupan bagi rakyat di tanah tumpah darahnya.

Penguasaan kekayaan alam Indonesia melalui pemberian perijinan pemerintah dan permufakatan tanpa melibatkan rakyat, juga telah memperbanyak pengungsi pembangunan. Ini juga diikuti oleh berkurangnya kemampuan bertahan hidup, berkurangnya alternatif sumber-sumber kehidupan, serta melemahnya daya bangkit rakyat ditengah pertarungan global dan meningkatnya krisis.

Krisis ekonomi global ini berlangsung ketika dunia juga menghadapi krisis ekologis, krisis energi, krisis pangan dan ancaman perubahan iklim yang tak terbendung.  Dalam situasi seperti ini, dapat dibayangkan mereka yang kaya dan kuat lah yang memiliki mobilitas lebih tinggi untuk menyelamatkan diri dan akan lebih mampu mengakses sumber-sumber daya yang tersisa. Sementara kelompok petani, buruh, nelayan, serta kelompok rentan lainnya, selalu menjadi kelompok yang paling mungkin dikorbankan oleh sistem ekonomi saat ini, untuk terus melanggengkan siklus produksi pasar.

Jatuhnya harga komoditi perkebunan (kelapa sawit, karet, rotan dan produk perkebunan lainnya) hingga level yang terendah telah mendorong terjadinya gangguan kejiwaan para petani akibat tidak terjualnya hasil panen, sebagaimana yang terjadi di Jambi dimana ratusan petani sawit mengalami gangguan kejiwaan dan dua orang petani memutuskan untuk bunuh diri. Petani juga menghadapi kelangkaan alat-alat penopang produksinya, serta semakin berkurangnya kemampuan produktivitas lahan pertanian mereka, bahkan lebih sering terjadi kegagalan panen akibat bencana ekologis.

Buruh-buruh industri tekstil, manufaktur, perkebunan besar, pulp dan kertas, perkayuan, serta pertambangan telah mulai di-PHK ataupun dirumahkan. Dikeluarkannya peraturan bersama empat menteri di sektor ketenagakerjaan juga mengakibatkan buruh hanya dapat memilih dua pilihan: terus bekerja dengan upah minimum atau “mati”. Kondisi-kondisi tersebut semakin menunjukkan bahwa krisis finansial ini telah berdampak besar bagi negara-negara yang dasar ekonominya menopang pada sistem ekonomi global yang rentan dilanda krisis.

Dampak krisis finansial global baru terasa di Indonesia pada bulan September 2008, walaupun salah satu pemicu krisis kali ini telah menyeruak pada bulan Agustus 2007. Gejala yang telah tampak sejak awal tahun 2008, belum juga direspon dengan cerdas oleh Pemerintah Indonesia yang justru semakin mendorong terjadinya ketidaksiapan Indonesia dalam menghadapi krisis finansial yang terjadi. Sejumlah faktor regional menjadi salah satu pendorong meningkatnya dampak krisis terhadap kehidupan rakyat.

Gerakan politik hijau baik di tingkat global maupun nasional sudah mengingatkan, bahwa krisis ini sesungguhnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari rentetan panjang krisis yang lain. Di Indonesia, selain krisis ekonomi juga terjadi krisis energi, air, pangan dan dampak dari akumulasi perubahan iklim. Dimensi krisis global yang terjadi adalah juga krisis kelangsungan hidup dimana kerusakan-kerusakan ekologi, dan rusaknya jaminan tepenuhinya kebutuhan pokok/dasar telah mencapai tingkat yang tidak terpulihkan. Dalam krisis energi misalnya, Sarekat Hijau Indonesia menilai bahwa krisis ini bukan hanya disebabkan oleh faktor harga dan penguasaan yang mempengaruhi harga dunia. Sarekat Hijau Indonesia menilai bahwa krisis energi ditentukan oleh bagaimana produksi, penggunaan dan emisinya berpengaruh terhadap meningkatnya suhu bumi yang kemudian menyebabkan menurunnya produktifitas pangan dan terjadinya perubahan iklim.

Namun, semua krisis ekonomi yang secara nyata dialami oleh rakyat di berbagai ruang hidupnya, belum mampu digerakkan untuk menjadi salah satu pendorong terjadinya krisis sosial dan politik. Karenanya, Sarekat Hijau Indonesia memberikan sebuah rumusan yang diharapkan dapat mewujudkan sebuah cita-cita membangun dunia baru yang berpijak pada sebuah fundamen yang kuat, sebagai berikut:

  • Demokrasi kerakyatan. mengembangkan kuasa rakyat atas sumber daya alam untuk kedaulatannya. Demokrasi kerakyatan juga harus didorong secara terus menerus meningkatkan kapasitas orang perorang dengan menghargai pengetahuan dan pengalaman individu, dan memprioritaskan kelompok yang tersubordinasi baik secara kultural maupun struktural seperti yang dialami oleh perempuan yang tersubordinasi secara politik dan kultur.
  • Keadilan sosial. bagaimana sumber daya alam dapat terdistribusi secara adil dan merata bagi rakyat dan tidak terakumulasi pada segelintir kelompok. Kunci untuk mewujudkan keadilan sosial adalah pemerataan alokasi dan distribusi sumber daya sosial, lingkungan hidup (alam) yang berlangsung dari tingkat lokal, nasional hingga tingkat global. Hal ini untuk menjamin pemihakan yang kuat terhadap kelompok terlemah di dalam masyarakat, jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar manusia, adanya jaminan bagi semua warga negara memiliki kebebasan dan kesempatan untuk mengembangkan kehidupan pribadi dan sosial, sekaligus tanggung jawab sosial dan ekologinya. Tercakup di dalam perwujudan keadilan sosial adalah penghargaan terhadap pluralisme budaya, keadilan gender, masyarakat adat dan keadilan antar generasi.
  • Kedaulatan dan kemandirian ekonomi. Penguasaan dan pengelolaan sumber-sumber kehidupan rakyat haruslah berlandaskan semangat berdikari dan kekuatan daya kreasi rakyat secara kolektif di tingkat lokal. Hak menguasai negara atas cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang atas bumi, air, dan kekayaan alam untuk sepenuh-penuhnya kemakmuran rakyat, memiliki legitimasi apabila didedikasikan kepada kepentingan hak asasi warganya. Kepentingan rakyat atau hak asasi rakyat, terutama dalam hal akses terhadap bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dijadikan sarana utama dan tujuan akhir dari hak menguasai negara. Dengan demikian, maka peran modal bersifat sekunder dan komplementer, bukan substitusi pengelolaan oleh rakyat.
  • Keberlanjutan lingkungan. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan segala benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Salah satu komponen terpenting dari lingkungan hidup dan menjadi prasyarat kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia adalah alam. Alam menjamin pemenuhan kebutuhan sekaligus menjadi ruang hidup manusia. Namun, alam memiliki keterbatasan untuk menunjang kehidupan manusia. Untuk itu kita perlu menghargai integritas ekosistem dan menjamin keanekaragamannya sebagai prasyarat untuk mendukung kelangsungan kehidupan manusia. Dengan itu sekaligus terdapat jaminan bagi generasi saat ini untuk melangsungkan perikehidupannya dengan baik, dan jaminan generasi mendatang untuk menikmati kualitas alam yang sama baiknya. Sehingga pilihan pengelolaan sumber daya alam tidak bertumpu pada sentralisasi teknologi, melainkan terdesentralisasi melalui teknologi yang dapat dikuasai oleh rakyat di tingkat lokal.

Sarekat Hijau Indonesia mendorong agar gerakan sosial bersama-sama berjuang untuk mengembalikan peran dan fungsi negara sebagai pelindung rakyat dan memenuhi hak-hak asasi rakyat, termasuk didalamnya hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya.

Dalam konteks global, Sarekat Hijau Indonesia menilai bahwa dari berbagai kejahatan terhadap lingkungan dan kemanusiaan dan fakta kegagalan didalam memberikan resep perbaikan ekonomi dunia oleh aktor-aktor yang berada di belakang sistem kapitalisme, antara lain, lembaga keuangan internasional seperti World Bank, ADB, IMF dan lembaga perdagangan dunia seperti WTO, semakin menunjukkan bahwa mereka  tidak relevan dilibatkan sebagai bagian dari masyarakat dunia untuk menangani krisis. Karenanya, Sarekat Hijau Indonesia juga menyerukan agar PBB sebagai penjaga dan pelaksana hak asasi manusia, menjaga perdamaian dunia, dan mendorong keadilan sosial dan kesejahteraan bersama,  dapat ditegakkan kembali, dengan pra-syarat utama bahwa PBB juga harus mereformasi kelembagaannya yang selama ini telah dikooptasi oleh negara-negara kaya, lembaga keuangan internasional dan Trans-National Corporations (TNC)/Multi-National Corportation (MNC). Pemenuhan pembayaran atas utang ekologis yang dilakukan oleh lembaga keuangan internasional dan TNC/MNC menjadi bagian penting dari penghormatan dan pemenuhan terhadap hak asasi manusia.

Sarekat Hijau Indonesia juga terus mendorong terbangunnya kekuatan kolektif rakyat untuk bersatu, bergerak dan berlawan untuk mewujudkan dunia baru dengan kemandirian ekonomi, keadilan sosial dan keberlanjutan ekologis bagi seluruh rakyat. Semangat perjuangan dan perlawanan rakyat Indonesia harus terus dikobarkan dalam meraih cita-cita kemerdekaan Indonesia.

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s